Editoriallombok.com, Mataram – Rencana pemerintah untuk mengangkat Karyawan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai sorotan tajam dari kalangan tenaga PPPK Paruh Waktu di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, hingga kini status dan kejelasan nasib ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu belum juga mendapatkan kepastian.
Ketua Forum PPPK Paruh Waktu NTB, Nasrullah, S.H., secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai, rencana pengangkatan karyawan MBG menjadi PPPK terkesan mengabaikan tenaga PPPK Paruh Waktu yang telah lama mengabdi dan bekerja di berbagai instansi pemerintahan.
“Kami sangat kecewa. Di satu sisi pemerintah berencana mengangkat karyawan MBG menjadi PPPK, tetapi di sisi lain, tenaga PPPK Paruh Waktu yang sudah lama bekerja justru belum mendapatkan kejelasan status. Ini tentu menimbulkan rasa ketidakadilan,” ujar Nasrullah.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sebanyak 9.411 tenaga PPPK Paruh Waktu di NTB yang menggantungkan harapan pada kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Mereka berharap adanya afirmasi dan keberpihakan nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian yang hingga kini masih belum jelas.
Menurut Nasrullah, tenaga PPPK Paruh Waktu telah berkontribusi besar dalam mendukung pelayanan publik di NTB, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah memberikan prioritas kepada mereka sebelum membuka skema pengangkatan bagi kelompok baru.
“Kami tidak menolak program MBG, tetapi jangan sampai kebijakan baru justru mengorbankan hak dan harapan ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu yang sudah lebih dulu mengabdi. Pemerintah harus adil dan konsisten,” tegasnya.
Forum PPPK Paruh Waktu NTB mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan regulasi, jadwal, serta mekanisme pengangkatan tenaga PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh. Mereka juga meminta adanya dialog terbuka antara pemerintah dengan perwakilan tenaga PPPK Paruh Waktu agar tidak terjadi kegaduhan kebijakan di tengah masyarakat.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Jangan biarkan 9.411 tenaga PPPK Paruh Waktu di NTB terus berada dalam ketidakpastian,” tutup Nasrullah.
Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pengangkatan aparatur sipil negara ke depan benar-benar mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan penghargaan terhadap pengabdian tenaga honorer serta PPPK Paruh Waktu.
